SOSIOLOGI
PENDIDIKAN
REFORMASI
PENDIDIKAN DI NEGARA MAJU
DOSEN
PENGAMPU:
Prof. Dr. Mujiyono Wiryotinoyo, M.Pd
Prof. Dr. Rahmat Murbojono, M.Pd
O
L
E
H
MONALISA
MUHAMAD NUZLI
PROGRAM STUDI DOKTOR KEPENDIDIKAN
UNIVERSITAS JAMBI
SEPTEMBER 2016
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Telah
dipahami bahwa pendidikan berkaitan erat dengan usaha mengembangkan kecakapan
seseorang dalam sikap dan perilaku agar terjadi pendewasaan diri sehingga mampu
“survive” dengan dinamisasi masyarakat (Carter V. Good). Kecakapan atau
kemandirian tersebut ditandai dengan sedikitnya ketergantungan terhadap orang
lain. Pendidikan mengikuti pola kehidupan, dalam hal ini yang menjadi latar
belakang adalah masyarakat dan sistem kebudayaan. Dinamisasi masyarakat yang
begitu tinggi akibat dari majunya peradaban manusia menuntut semua bangsa di
dunia bergerak lebih cepat dan berubah. Membekali anak bangsa agar siap
berkiprah dengan perubahan zaman berarti memberi kesempatan untuk mengenyam
pendidikan yang inovatif dan sistimatis sesuai perubahan zaman tersebut. Dengan
kata lain, jalan menuju perubahan tersebut adalah reformasi pendidikan.
Reformasi pendidikan adalah istilah yang
diberikan untuk tujuan perubahan pendidikan publik (Wikipedia). Reformasi pendidikan
di dunia dalam beberapa referensi sudah dapat ditelusuri terutama reformasi
pendidikan dari abad ke 19. Sebagai contoh adalah reformasi pendidikan di
Perancis dengan l’ecole republicaine (Hidayat,2014:97). Namun uraian pada bagian ini dimulai dengan melihat perkembangan
pendidikan dunia secara umum dari awal abad ke 20. Menurut Connell (2004:5-8) di
awal abad ini, sebenarnya pendidikan formal untuk rakyat kebanyakan yang hidup
dari sektor agraria sudah ada tetapi perubahan persekolahan belum memberi
dampak berarti bagi mereka. Di negara-negara yang sudah berkembang dan negara
maju, pendidikan sudah berjalan mapan, dengan mewajibkan semua anak usia enam
tahun atau lebih untuk memperoleh pendidikan sekolah dasar. Sepanjang tahun-tahun
pertama abad ini. Bentuk tantangan yang dihadapi oleh para pendidik adalah masalah-masalah
sosial, politik, ekonomi di bawah siluet depresi ekonomi pada tahun 30-an yang
menimbulkan konflik antara pendidikan massal dan pendidikan elit. Tantangan
tersebut memicu munculnya gagasan baru dan praktek kearah terjadinya perubahan
dalam tujuan, isi, dan metode mengajar.
Era
dekolonisasi (1940an-1970an) ditandai dengan tumbuhnya kesadaran nasional di banyak
eks-negara jajahan dimana pendidikan dilihat sebagai alat untk membangun kohesi
sosial dan penguatan ekonomi. Isu penting yang
terjadi pada era ini adalah ekspansi kependidikan yang menjadikan perencanaan pendidikan, pendidikan tingkat
menengah yang menyeluruh, rekonstruksi kurikulum, serta perpanjangan wajib belajar menjadi
tema-tema kunci perubahan.
Periode
selanjutnya (1980an) berfokus pada restrukturisasi pendidikan melalui jalan (1)
organisasi administratif khususnya yang bergerak kearah desentralisasi dan
peralihan kewenangan, (2) mencoba menahan pembengkakan anggaran pendidikan yang
dibiayai umum. Kebijakan pendidikan kemudian menjadi semakin penting; partnership dalam mengambil keputusan
menjadi pertimbangan serius.
Akhir
abad 20 kecenderungan perubahan pendidikan di beberapa negara maju mengarah
pada penguatan sekolah menengah sebagai persiapan memasuki pendidikan tinggi dan
penguasaan teknologi informasi, kemudian diikuti oleh kebijakan tentang pengelolaan
pendidikan oleh swasta sebagai private
for profit schools, dan pengelolaan kesempatan memperolehan pendidikan secara non-community
(homeschooling).
Dari
peta perkembangan pendidikan abad ke 20 yang dipaparkan di atas, dapat
diidentifikasi isu-isu yang menjadi pendorong reformasi sepanjang abad itu dan
bentuk perubahan/reformasi yang dilakukan. Pertama, isu yang muncul di awal
abad ke 20 adalah adalah ketidakmerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan
yang berkualitas disebabkan oleh strata sosial (rakyat biasa atau elit). Kedua,
era dekolonisasi memunculkan pandangan bahwa pendidikan adalah alat untuk
membangun kohesi sosial dan penguatan ekonomi. Isu ini dikategorikan sebagai
isu penyelarasan tujuan pendidikan. Dalam kaitan ini bentuk perubahan yang
dilakukan adalah penyelarasan tujuan pendidikan dalam rangka membangun kohesi
sosial dan penguatan ekonomi. Isu selanjutnya pada era 1980an adalah yang
berkaitan dengan kualitas pendidikan yakni kegagalan studi, banyaknya pengangguran,
dan rendahnya prestasi yang salah satu penyebabnya adalah ketidakbebasan
(keterkungkungan) institusi pendidikan di bawah sistem pendidikan yang sentralistik dan tidak adanya kemitraan (patnership) dengan stakeholders. Terakhir,
isu yang menjadi faktor pendorong terjadinya reformasi pada akhir abad ke 20
adalah ketidakseimbangan kualitas sumber
daya manusia dengan tuntutan era millenium yang mengedepankan penguasaan ilmu
pengetahuan dan teknologi berbasis humanism, dan isu lainnya adalah belum
berpihaknya kebijakan terhadap pengelolaan pendidikan oleh swasta yang
berorientasi profit. Oleh karena itu, perubahan dilakukan pada tataran reformasi
kurikulum dan kebijakan pendidikan.
Berbasis pemetaan umum tentang reformasi
pendidikan dunia dan identifikasi isu-isu yang menjadi faktor pendorong dan
bentuk reformasinya di atas, selanjutnya makalah ini akan meninjau secara
spesifik isu reformasi pendidikan di negara maju.
B. Rumusan Masalah
Apa praktek-praktek reformasi pendidikan
di beberapa negara maju dan isu apa saja
yang menjadi faktor pendorongnya?
C. Tujuan Penulisan
Tujuan penulisan
makalah ini adalah untuk meninjau praktek-praktek reformasi pendidikan di
beberapa negara maju dan mengidentifikasi isu-isu yang menjadi faktor pendorong
terjadinya reformasi tersebut.
D.
Definisi
Istilah Kunci
·
Reformasi
Pendidikan adalah upaya perubahan pendidikan.
·
Negara maju adalah
sebutan untuk negara yang menikmati standar hidup relatif tinggi melalui
teknologi tinggi dan ekonomi yang merata (Wikipedia Bahasa Indonesia).
BAB II
PEMBAHASAN
Praktek reformasi pendidikan negara maju yang
akan ditinjau di sini adalah Perancis, Finlandia, dan Inggris sebagai
representasi Eropa. Reformasi pendidikan di Jepang dan China sebagai
representasi negara maju dari kawasan Asia. Selanjutnya adalah reformasi pendidikan di negara Amerika
Serikat.
A. Reformasi Pendidikan di Perancis
Telusuran
reformasi pendidikan di Perancis yang diuraikan di sini adalah pemikiran
Durkheim (perintis sosiologi pendidikan) yang dimulai pada kwartal pertama abad ke 19 di mana negara mewajibkan adanya
sekolah dasar bagi setiap kota yang memiliki penduduk lebih dari 500 jiwa yang
diperuntukkan khusus murid laki-laki. Kebijakan ini dikenal dangan nama Undang-Undang
Guizot dikeluarkan pada 28 Juni 1883 yang berfokus pada penyelengaran
pendidikan dasar. Ada dua prinsip penting undang-undang ini, yakni (1)
kebebasan sekolah dasar, setiap individu bebas memilih sekolah asal dasar
asalkan memperoleh sertifikat kompetensi dan sertifikat moralitas, (2)
organisasi pengajaran dasar publik dibangun
terintegrasi di universitas. Kurikulumnya ditekankan pada moral, agama
katolik, membaca dan menulis bahasa perancis, serta berhitung. Guizot pada 18
Juli 1883 menetapkan tanggung jawab dan tugas-tugas guru yaitu pendidikan universal.
Peraturan ini diteruskan dengan Undang-Undang
Falloux 15 Maret 1850 yang mewajibkan bagi kota dengan penduduk lebih dari 800
orang untuk memiliki sekolah khusus murid perempuan. Secara garis besar
undang-undang ini ditujukan untuk mempromosikan ajaran dan pendidikan Katholik
di dekolah-sekolah Perancis. Undang-undang ini menciptakan sistem campuran di
mana beberepa sekolah dasar berada dibawah pengawasan negara (sekolah publik) dan sebagian lainnya di bawah
pengawasan Katholik (sekolah yang dikelola individu atau yayasan). Jemaat
Khatolik boleh mengajar si swasta jika memiliki ijazah /sertifikat pelatihan relevan
dari kementerian Agama Perancis. Kurikulum sekolah publik dan Katolik sama yang
terdiri dari program wajib (membaca, menulis, berhitung, moral dan agama
Katolik) dan program pilihan (sejarah, sain, musik, olah raga, dan menggambar).
Setelah
berakhirnya Undang-Undang Falloux, muncul Undang-Undang Duruy 10 April 1867
yang menjelaskan bahwa pemerintah Perancis membutuhkan pembukaan sekolah puteri
sebagai penegasan dari UU sebelumnya, dan penegasan lain adalah penguatan
pelajaran sejarah dan geografi Perancis sebagai mata pelajaran wajib.
Perkembangan
selanjutnya adalah berlakunya Undang-Undang Jules Ferry pada 1 Juni 1878 yang
mewajibkan setiap kota untuk membangun sekolah tanpa diskriminasi murid
laki-laki dan perempuan. Pada 1881 dan 1882, UU Jules Ferry mempraktekkan
sekolah gratis, kewajiban sekolah, dan pendidikan sekuler (sekolah harus netral
bebas dari simbol dan praktik agama serta politik).
Pada titik
inilah pendidikan di Perancis dikenal dengan l’ecole republicaine yang menekankan tiga prinsip pokok :pendidikan
gratis, pendidikan wajib, dan pendidikan sekuler. L’ecole republicaine lahir awal Republik Ketiga dengan
Undang-Undang Paul Bert 1879, Undang-Undang Jules Fery 1881-1882, Undang-Undang Goblet
1886. L’ecole republicaine harus
mendukung dua proyek penting: (1) meningkatkan kemampuan warga sebagai pekerja
masa depan untuk perubahan ekonomi,
(2)memperkuat rezim, membentuk warga tercerahkan. Kurikulum SD nya
berisian: (1) kemampuan Bahasa Perancis, (2) pembelajaran sejarah dan geografi,
(3) pendidikan kewarganegaraan.
Praktek
reformasi pendidikan di Perancis , terutama abad ke 19 memberi catatan penting
bahwa sepanjang abad itu pendidikan di Perancis masih sentralistik. Namun
reformasi kurikulum sangat diperhatikan oleh pememrintah. Isu kesetaraaan
gender (hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan) yang sekaligus menjadi isu pemerataan pendidikan
ikut mendorong terjadinya reformasi karakter individual sekolah dari sekolah
yang berorientasi gender segmen menjadi sekolah yang non gender segment. Selanjutnya, adanya
reformasi pendidikan guru di mana guru di latih di sekolah-sekolah khusus yang
mempersiapkan keteresediaan guru oleh pemerintah.
B. Reformasi Pendidikan di Finlandia
Di awal
1970-an, sistem pendidikan Finlandia memperlihatkan performa yang kurang
berhasil dan berada dalam keterpurukan ekonomi agraris dengan hanya satu macam hasil
hutan saja yakni pepohonan yang seterusnya
juga di babat habis sehingga akan lama sekali bisa tumbuh kembali. Oleh karena itulah Finlandia harus melakukan
perubahan sistem pendidikan secara menyeluruh agar mampu mewujudkan ekonomi
berbasis pengetahuan.
Finlandia
sepenuhnya mulai melakukan perubahan pada tahun 1970-an untuk mempersipkan dan
menseleksi guru untuk kepentingan mendatang. Ini adalah reformasi yang amat
mendasar karena dengan melakukan ini Finlandia akan memperoleh guru-guru sangat
profesional. Setiap guru bergelar
master, dan setiap guru memiliki level kualitas yang tinggi.
Lantas sejak
itu mengajar menjadi profesi yang sangat terhormat. Tidak digaji tinggi, namun
amat terhormat. Hanya satu dari sepuluh orang yang melamar jadi guru yang akan
lolos. Hasilnya menunjukkan bahwa performa Finlandia pada asesmen
internasional, yang dikenal dengan PISA, selalu diatas negara-negara barat.
Reformasi
pendidikan Finlandia dimulai sejak akhir 1970-an dan awal 1980-an, melalui tiga
fase: (1) 1980-an: Berpikir ulang tentang dasar-dasar teoretis
dan metodologis persekolahan, (2) 1990-an: Peningkatan melalui
platform berjejaring dan perubahan yang dikelola secara mandiri oleh satuan
pendidikan, (3) 2000-an: Efisiensi administrasi dan struktur pendidikan dan persekolahan.
Reformasi pendidikan di Finlandia dilepaskan dari kepentingan politik. Pemerintah
yang berganti-ganti tidak membatalkan arah reformasi. Beberapa poin penting
pendidikan Finlandia: (1) guru adalah profesi yang sangat dihormati dan
memiliki otonomi besar dalam mengendalikan konten dan arah pembelajaran, (2) sekolah
negeri sangat mendominasi karena pemerintah berusaha mewujudkan paradigma
“setiap sekolah adalah sekolah baik”, (3) pendidikan Finlandia berusaha
mengejar kesetaraan bukan kesempurnaan, berusaha mendorong kooperasi, bukan
kompetisi, (4) Finlandia menggunakan closed loop system yang mendukung lifelong
learning
C. Reformasi Pendidikan di Inggris
Selama abad
pertengahan, sekolah-sekolah didirikan untuk mengajarkan bahasa Latin kepada
anak-anak bangsawan sebagai bagian dari persiapan menjadi pendeta dan layanan
keagamaan. Di abad ke 19 gereja Inggris mensponsori pendidikan formal sampai
dengan pemerintah Inggris menyediakan pendidikan wajib gratis akhir abad
tersebut. University College London adalah College sekuler pertama di Inggris
yang menerima semua mahasiswa dari semua agama ataupun yang tidak beragama.
Pada tahun
1811 telah berdiri National Society for
Promoting the Education of the poor in the principles of the etablished Church
di Inggris dan Wales. Berdasarkan sejarahnya, sekolah-sekolah yang didanai oleh
National Society dinamakan National
Schools (masih menjadi bagian dari sistem sekolah negeri/pemerintah). Pada
tahun 1814, penghapusan program magang. Sampai dengan tahun 1831, sekolah
minggu di Great Britain dilaksanakan mingguan bagi 1,250,000 anak, sekitar 25%
dari populasi. Karena sekolah semacam ini ada lebih awal dari ekolah
pemerintah, sering kali dijadikan pelopor sistem sekolah di Inggris. Pada tahun
1818, John Pounds yang dikenal dengan “Cripple
Cobbler” mendirikan sekolah dan mengajar anak-anak miskin membaca, menulis,
dan aritmatika tanpa memungut biaya/gratis. Di tahun 1820, Samuel Wilderspin
membuka sekolah bayi yang pertama di Spitalfied. Di bulan Agustus 1833,
parlemen melakukan voting unutk pengalokasian sejumlah dana bagi anak-anak
miskin, inilah pertam kalinya pemerintah terlibat dalam pendidikan di Inggris. Sebuah
pertemuan di Manchester pada tahun 1837 diketuai oleh Mark Philips mendirikan
Lanchasire Public School Association. Asosiasi ini mengajukan bahwa
sekolah-sekolah non denominational (sekolah yang tidak dimiliki satu/kelompok
orang) harus didanai dari pajak lokal.
Durham
University juga berdiri awal abad ke 19. Sampai akhir abad ke 19 berdiri sebuah
perguruan tinggi umum dengan nama redbrick. The 1994 Education Act mendirikan
sistem Tripartit grammar school dan sekolah menengah modern dan masih berdiri
sampai dengan tahun 1972.
Di abad 21
ini, pemerintah Inggris baru saja menerapkan kurikulum baru yang menjadi
pembicaraan karena memasukkan materi pemrograman komputer kepada siswa sejak
dini untuk melatih kemampuan logika. Perubahan kurikulum dilakukan secara
bertahap: diumumkan pada 2010, dilanjutkan penyusunan dan uji publik intensif
selama dua tahun, uji coba penerapan pada tahun 2013, diakhiri dengan penerapan
bertahap mulai tahun 2014 sampai dengan 2017.
D. Reformasi di Jepang
Awal abad ke
19 di Jepang perubahan terjadi bukan
perubahan yang mendasar pada jumlah sekolah namun pada institusi pendidikan itu
sendiri yakni berupa intervensi pemerintah yang sistematis terhadap pendidikan
untuk anak-anak. Dua faktor utama
penyebab fenomena ini adalah (1) peningkatan industri kapitalis. Industrilisasi
telah mendorong tuntutan pendidikan bagi masyarakat; sebaliknya perubahan
demografi dan dislokasi sosial dampak industrilisasi mendatangkan kecemasan
bagi para elite. Kekhawatiran akan bahaya
banyaknya massa tidak terdidik yang bisa
berdampak ke regulasi sosial membuahkan
ide bagaimana mencegah kegelisahan
melalui manajemen sosial. Para elit, kaum intelektual, reformis, dan pejabat
pemerintah menyadari bahwa sekolah bisa menjadi kenderaan untuk mengajarkan
displin, kesederhanaan, dan nilai-nilai kondusif lainnya sebagai bekal
menjalankan peran baru mereka sebagai masyarakat industri. (2) perkembangan
besar lainnya yang ikut membentuk intervensi pemerintah terhadap pendidikan
adalah darurat kenegaraan. Keterlibatan aktif seluruh masyarakat dalam
kehidupan bernegara seperti menggerakan mereka untuk berbuat bagi negara, dan
menanamkan kecintaan pada negara bisa difasilitasi oleh sekolah. Sebagaimana sekolah bisa mempersiapkan
manusia dengan peran ekonominya di masyarakat indusrti, sekolah bisa juga
mempersiapkan masyarakat dengan peran politiknya di kehidupan bernegara.
E. Reformasi Pendidikan Cina
Pada bulan Juni 2013, pemerintah
pusat Cina mengeluarkan panduan untuk seluruh propinsi dalam mereformasi model
penilaian mutu pendidikan. Ada 5 area yang jadi penilaian: (1) Perkembangan
Moral yang diindikasikan oleh perilaku dan kebiasaan, kewarganegaraan,
kepribadian dan karakter, serta ambisi dan prinsip-prinsip yang dianut. (2) Perkembangan
Akademik yang diindikasikan oleh pengetahuan dan keahlian, pemikiran disiplin,
kemampuan aplikasi serta kreativitas. (3). Kesehatan Jiwa dan Raga yang
diindikasikan oleh kebugaran fisik, kebiasaan hidup sehat, selera artistik dan
keindahan, kesehatan emosional, kemampuan mengendalikan diri serta komunikasi
interpersonal. (4) Perkembangan Minat dan Bakat Unik yang diindikasikan
oleh rasa ingin tahu, bakat dan keahlian unik, serta penemuan dan pengembangan
potensi diri.
(5) Pengurangan
Beban Akademik yang diindikasikan oleh waktu belajar [mis: lamanya jam
pelajaran, pekerjaan rumah, waktu untuk tidur, dll., kualitas instruksi,
tingkat kesulitan pelajaran serta tekanan akademik.
Pada bulan Agustus 2013, pemerintah
Cina mengeluarkan dokumen lanjutan untuk mendorong daerah dan sekolah
mengurangi beban akademik bagi siswa pendidikan dasar: (1) Penerimaan
siswa yang transparan dan hanya berdasarkan domisili siswa, (2) Pengelompokan
siswa dan guru secara seimbang dan acak, tanpa kelas-kelas khusus, (3) Pengajaran
“titik awal nol” dengan asumsi kecakapan siswa mulai nol dan tidak ada
ekspektasi akademik tinggi, (4) Tidak ada pekerjaan rumah tertulis, tapi boleh memberi
PR “eksperiensial” dengan ortu dan masyarakat, (5) Mengurangi ujian.
Standardized test dilarang untuk kelas 1-3 SD. Berikutnya, hanya boleh satu per
semester, (6) Evaluasi kategorikal. Sekolah tidak
boleh memberi nilai angka, tapi kategori mulai “cukup” sampai “luar biasa”,
(7)Meminimalkan material tambahan. Hanya boleh satu
material tambahan selain buku utama, (8) Tidak boleh ada kelas tambahan, (9) Kegiatan
olahraga minimal satu jam. Sekolah juga harus berikan waktu istirahat dan
relaksasi yang cukup, (10) Memperkuat dukungan pada sekolah. Otoritas
pendidikan di semua tingkat kepemerintahan harus melakukan inspeksi secara
periodik dan mengawasi langkah nyata dalam mengurangi beban akademik siswa,
serta wajib mempublikasikan temuannya.
.
BAB III
KESIMPULAN
Isu-isu umum yang menjadi faktor pendorong
reformasi pendidikan di negara maju adalah diantaranya:
1. Pemerataan/akses
memperoleh pendidikan
2. Penyelarasan
tujuan persekolahan
3. Kualitas
pendidikan, pembiayaan, akuntabilitas
Dari praktek-praktek reformasi pendidikan
di negara maju dapat diidentifikasi ranah pembaharuannya:
1. Mereformasi
kurikulum
2. Mereformasi
pendidikan guru
3. Desentralisasi
terbatas
4. Mereformasi
evaluasi dan penilaian
5. Mereformasi
karakter individual sekolah
REFERENSI
Hidayat,
Rakhmat. 2014. Sosiologi Pendidikan Emile Durkheim. Lyon:
Connell, Helen.
1998. Reformasi Pendidikan. Diterjemahkan oleh Solicha dan Ahmad Sayyid. 2004.
Jakarta: Logos
palingberkesan.blogspot.com › INFO PENDIDIKAN
Jan 8, 2. Retrived minngu, 18 sept 2016
(Carter
V. Good; dictionary of education,1959, new york :Mc Graw Hill).
https://www2.ed.gov/about/.../list/.../history.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar